Urgensi Pemetaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945


Banda Aceh – Darussalam, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bekerjasama dengan Program Studi S1, S2, S3 Ilmu Hukum dan S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, untuk menyelenggarakan kegiatan Dialog Publik bertemakan “Urgensi Pemetaan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945” yang diselenggarakan di aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang bertujuan untuk memperdayakan fungsi DPD RI.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. H. Ghazali Abbas Adan, “DPD RI adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan terbatas pada setia pembentukan aspirasi rakyat yang di usulkan melalui DPD RI kepada DPR RI”, ungkap Anggota DPR RI asal Aceh pada tanggal 03 Agustus 2017.

Ia juga menyampaikan, seharusnya antara DPD RI dan DPR RI mempunyai kekuatan yang sama, karena keduanya merupakan sandingan dari Legeslatif RI yang mempunyai kapasitas yang sama, tidak di batasi kewenangannya dengan aturan oleh Pasal 22D yang termaktub dalam UUD 1945 yang menjelaskan tentang “Kewenangan DPD RI dibatasi hanya dapat mengajukan, ikut membahas, dapat memberikan pertimbangan dan mengawasi RUU tertentu pada DPR RI”, sehingga di perlukan perubahan terhadap kewenangan DPD RI di dalam UUD 1945 guna memperkuat kinerja DPD RI.

Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H, M.Hum juga menyampaikan, “DPD RI bagaikan anak kembar yang memilukan”, artinya dua anak kembar tersebut adalah DPD RI dan DPR RI, namun DPD RI mempunyai perlakuan yang berbeda, yaitu kewenanganya terbatas sehingga hanya menjadi penonton badut-badut politik, maksudnya tidak mempunyai power untuk mewujudkan aspirasi rakyat.

Ia juga menuturkan, seharusnya dalam rangka mewujudkan Check and Balances System dalam Bycameral System, kewenangan DPD RI seharusnya di atur lebih lengkap dalam Konstitusi (UUD 1945), jika tidak maka terjadi Legislative Heavy, maka dari itu diperlukan penambahan pasal untuk menguatkan kapasitas dari DPD RI, harap Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H, M.Hum selaku Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala.

Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum juga menyampaikan, “Konstitusi suatu negara tidak ada Patron khusus yang harus diikuti oleh suatu negara dalam muatan Konstitusinya”, dimana orentasi perubahan UUD 1945 untuk mempertegas sistem presidensil, karena pada kenyataannya fenomena saat ini sudah bergeser ke arah semi parmenter.

Ia juga menambahkan, dalam pelaksanaan juga pernah ada sistem pertanggungjawaban Presiden kepada Parlemen, namun perkembangan yang terjadi sekarang ini adalah penguatan partai politik, seperti halnya ketua partai politik (parpol) yang bisa mengganti Menteri, ujarnya Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum selaku Pakar Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala.

Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum mengharapkan, perlu adanya rekontruksi ulang terhadap UUD 1945 khususnya terkait dengan kewenangan DPD RI agar kekuatan tidak terfokus pada DPR RI saja, sedangkan dalam struktur MPR RI itu sendiri terdiri DPD RI dan DPR RI yang seharusnya tidak demikian.

Dalam diskusi publik ini ada dua opsi yang ditawarkan oleh Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum yang mewakili semua pemateri pada diskusi tersebut, yakni Pertama, Melakukan perubahan terhadap UUD 1945 sebagai Konsitusi Negara, dan Kedua, Bila tidak dilakukan perubahan, maka lebih baik dikembalikan pada UUD sebelum Amandemen. Acara ini juga turut hadir bapak Yarmen Dinamika selaku Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia.


Fotografer : M.Ikhsan




Bagikan Berita ini

Berita Lainnya